KimRanubedaliSquad - Kelangkaan gas LPG 3 kg atau yang lebih dikenal sebagai “gas melon” terjadi di wilayah Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Kondisi ini dirasakan masyarakat terutama selama bulan Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idul fitri, di mana kebutuhan bahan bakar untuk memasak meningkat signifikan. Selasa, (24/03/2026).

Kelangkaan tersebut menimbulkan keresahan di tengah warga. Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketergantungan yang tinggi terhadap gas melon membuat kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas harian, mulai dari memasak untuk sahur dan berbuka puasa hingga menyiapkan hidangan khas Lebaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, distribusi gas LPG 3 kg dinilai tidak seimbang dengan tingginya permintaan masyarakat. Setiap agen disebut hanya menerima jatah sekitar 10 tabung per minggu. Sementara itu, harga kulakan di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp18.000 per tabung. Dengan jumlah pasokan yang terbatas, para pengecer mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan warga yang terus meningkat dari hari ke hari.

Lonjakan permintaan terjadi sejak awal Ramadan dan mencapai puncaknya menjelang Idulfitri. Masyarakat membutuhkan lebih banyak gas untuk memasak berbagai hidangan, seperti ketupat, lontong, opor ayam, serta aneka kue tradisional. Kondisi ini menyebabkan stok di tingkat agen cepat habis hanya dalam waktu singkat setelah distribusi dilakukan.

Pada Senin, 23 Maret 2026, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang akrab disapa Bunda Indah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG di wilayah Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg.

Dalam keterangannya, Bunda Indah menyampaikan bahwa secara umum stok LPG di wilayah Lumajang masih dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik (panic buying), karena hal tersebut justru dapat memperparah kondisi distribusi di lapangan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG agar tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, kondisi riil di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup kompleks. Sejumlah pemilik toko dan agen di Ranubedali mengaku kebingungan menghadapi tingginya permintaan masyarakat. Mereka menyebut pasokan yang diterima tidak mencukupi untuk melayani seluruh pelanggan. Bahkan, dalam beberapa kasus, stok yang datang langsung habis dalam hitungan jam.

Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, sebagian pengecer terpaksa mencari tambahan stok ke luar daerah. Salah satunya dengan kulakan ke Probolinggo. Langkah ini dilakukan demi menjaga ketersediaan barang di toko, meskipun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan tenaga.

Kelangkaan ini juga dirasakan langsung oleh warga. Nurul, salah satu warga setempat, mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG meskipun telah mencarinya ke beberapa wilayah. Ia menyebut telah berkeliling ke tiga kecamatan, yakni Klakah, Randuagung, dan Ranuyoso. Namun, upayanya tersebut tidak membuahkan hasil karena stok di setiap tempat yang didatangi sudah habis.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan distribusi LPG 3 kg, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kelangkaan.

Masyarakat juga berharap tidak ada pembatasan distribusi yang berlebihan di tingkat agen, sehingga pasokan dapat lebih merata dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat selama momentum Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik tanpa harus mengalami kesulitan yang berkepanjangan.

Dengan adanya sidak yang telah dilakukan, warga Ranuyoso khususnya di Ranubedali menaruh harapan besar agar distribusi gas LPG 3 kg segera kembali normal dan tidak lagi terjadi kelangkaan di kemudian hari. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pasokan benar-benar tersedia hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.